masukkan script iklan disini
MEDAN || MATANETIZENNEWS.COM – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengawasan internal. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti kegiatan Penguatan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) yang diselenggarakan secara virtual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS, Senin (20/7/2026).
Kegiatan dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS, Rudi Setiawan, serta menghadirkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, sebagai narasumber. Penguatan pengawasan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya pengawasan, meningkatkan integritas aparatur, serta mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang semakin efektif, profesional, dan akuntabel.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, Bapak Kriston Napitupulu menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas aparat pengawas, melainkan tanggung jawab seluruh insan Pemasyarakatan.
"Pengawasan internal bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawas, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh insan Pemasyarakatan. Dengan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat," ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bapas Kelas I Medan berharap seluruh jajaran semakin memahami pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta pencegahan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Bapas Kelas I Medan dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), guna menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Redaksi)
