masukkan script iklan disini
MEDAN || MataNetizenNews.com – Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan aparatur pemasyarakatan menghadapi pemberlakuan regulasi hukum pidana terbaru, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam tersebut diikuti oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda Bapas Kelas I Medan, Iswan Rofflis, S.H. Kehadiran perwakilan Bapas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antaraparatur penegak hukum dalam menghadapi perubahan regulasi di bidang hukum pidana.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk membahas kesiapan implementasi KUHP dan KUHAP baru, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum agar pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi dapat berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi jajaran Bapas, pemahaman terhadap regulasi baru memiliki peran penting, mengingat Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Bapas Kelas I Medan menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia, khususnya dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan perkembangan sistem hukum pidana nasional.
Pemahaman yang komprehensif terhadap KUHP dan KUHAP baru diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara lebih optimal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu.
Partisipasi ini juga menjadi langkah penting bagi Bapas Kelas I Medan dalam mempersiapkan jajaran menghadapi perubahan regulasi, sehingga pelayanan, pendampingan, dan pembimbingan kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Redaksi)




