masukkan script iklan disini
MEDAN || MataNetizenNews.com – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan menerima pelaksanaan Uji Petik Standar Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan pada 11–13 November 2026.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2026 ini bertujuan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap klien pemasyarakatan agar berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
Kepala Bapas Kelas I Medan, Kriston Napitupulu, menyambut langsung kedatangan perwakilan Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan, Ahmad Syafei A. Moeis, S.E., M.E. dan Tamyis Ade Rama, S.Psi., M.M., Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut turut diikuti jajaran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas I Medan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kualitas pelaksanaan pengawasan klien pemasyarakatan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan penguatan tugas dan fungsi pengawasan serta uji petik terhadap pelaksanaan pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan. Tidak hanya sebatas evaluasi lapangan, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk membahas draf Standar Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan bersama para Pembimbing Kemasyarakatan.
Melalui diskusi tersebut, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman sekaligus terhimpun berbagai masukan konstruktif guna menyempurnakan standar pengawasan yang nantinya diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar berjalan sesuai standar, terukur, dan mampu mendukung keberhasilan proses pembimbingan kemasyarakatan.
Bapas Kelas I Medan pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pengawasan sebagai bagian dari optimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.
Dengan adanya uji petik dan evaluasi tersebut, diharapkan standar pengawasan yang disempurnakan nantinya mampu memperkuat kinerja Pembimbing Kemasyarakatan sekaligus mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional, efektif, dan bertanggung jawab.
(Red)




